Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai “parlemen”-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/ diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Adapun fungsi BPD yang berkaitan dengan kepala desa yaitu (Pasal 55 UU Desa):

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
3. Melakukan pengawasan kepala desa

Hak-Hak Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa
3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Larangan Pimpinan dan Anggota BPD

Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa.

Pimpinan dan anggota BPD dilarang sebagai berikut :

1. Sebagai pelaksana kegiatan pembangunan desa
2. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain
3. Melakukan korupsi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya
4. Menyalahgunakan wewenang
5. Melanggar sumpah/janji jabatan
6. Menjadi pengurus partai politik.

Didesa Sewulan dengan Kepala Desa baru tentu dengan model kepemimpinan yang berbeda tetapi tetap dalam satu tujuan yang sama sesuai visi misi desa. Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa berperan penting dalam kinerja Kepala Desa, BPD yang mengawasi kinerja kepala desa, menyampaikan aspirasi masyarakat. Adapun struktur Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai berikut :

Ketua	H. Isran, B.A
Seketaris	Hadi Murbiyanto, S.Kes
Bendahara	Siti Robingah, S.Pd
Anggota	1.    Sigit Cahyono 2.    Suryono, S.Pd 3.    Amin Wahyudi, S.E 4.    Karmuji 5.    Imam Sururi 6.    Hadi Muhtarom, S.Pd.i

 

Kegiatan yang dilakukan oleh BPD Sewulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dijelaskan sebelumnya. Untuk kegiatan rutin BPD Desa Sewulan mengadakan pertemuan rutin dengan anggota BPD setiap sebulan sekali tepatnya panda tanggal 10 setiap bulanya, dan untuk pertemuan triwulanan tanggalnya menyesuaiakan.